Tugas Video (2)

Tugas Video (2)

Published on 14 April 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
RAPAT/SIDANG
00:02
Rapat/sidang MPR dilaksanakan untuk menjalankan wewenang dan tugas MPR Sidang paripurna MPR Rapat Gabungan Rapat Pimpinan MPR Rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan Rapat panitia adhoc Rapat badan-badan MPR dan lain-lain
00:11
Rapat/Sidang DPR, DPR dengan karakteristik sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, maka rapat/sidang merupakan kegiatan inti dari DPR Rapat Paripurna rapat Paripurna Luar BIasa Rapat Pimpinan DPR Rapat Konsultasi Rapat Badan Musyawarah dan lain-lain
00:21
Rapat/sidang DPD, dalam tatib DPD terdapat dua bentuk persidangan yaitu sidang dan rapat. Sidang merupakan bentuk pertemuan seluruh anggota DPD dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas. Rapat merupakan pertemuan selain sidang untuk membahas permasalahan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas
00:30
ALAT KELENGKAPAN
00:31
Alat Kelengkapan DPR Pimpinan Badan Musyawarah Komisi Badan Legislasi Badan Anggaran
00:38
Badan Kerjasama Antar Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Panitia Khusus Alat kelengkapan lain yang diperlukan
00:47
Alat Kelengkapan DPD Pimpinan Panitia Musyawarah Komite DPD (ada 4) Panitia Perancang Undang-undang Panitia Urusan Rumah Tangga Badan Kehormatan Panitia Akuntabilitas Panitia Hubungan Antar Lembaga Pimpinan Kelompik DPD di MPR
00:56
PRODUK HUKUM
00:57
Produk Hukum MPR, dalam Pasal 102 Peraturan MPR RI No.1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR RI menyatakan bahwa; Jenis keputusan MPR; (a) mengubah dan menetapkan UUD (b) ketetapan MPR (c) Peraturan MPR (d) keputusan MPR
01:01
Selain jenis keputusan MPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup juga keputusan yang ditetapkan oleh alat kelengkapan, badan dan lembaga di lingkungan MPR berdsarkan pada keputusan rapat gabungan
01:05
Produk Hukum DPR, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden Materi muatan Undang-Undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara
01:18
Produk Hukum DPD, berdasarkan Pasal 248 UU No. 17 Tahun 2014, fungsi DPD adalah pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan